 |
| Wapres Gibran temui pelaku pariwisata di Bali, Pemkab Badung paparkan komitmen penanganan sampah, infrastruktur, dan keberlanjutan pariwisata.(Prokompim Badung) |
MANGUPURA, Nusainsight.com - Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi Bali untuk menyatukan langkah pemulihan sektor pariwisata. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha memanfaatkan pertemuan ini sebagai ruang dialog terbuka untuk menyampaikan berbagai tantangan riil di lapangan sekaligus merumuskan strategi ke depan.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyambut langsung kunjungan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama pelaku usaha pariwisata. Kegiatan berlangsung di Gedung Widyatula, Politeknik Pariwisata Bali, Kampial, Nusa Dua, Jumat (13/2/26).
Forum tersebut menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan pariwisata untuk membahas perkembangan terkini, tantangan struktural, hingga agenda pemulihan dan pertumbuhan pariwisata Bali secara berkelanjutan.
Dalam kunjungan itu, Wapres turut didampingi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
Bupati Badung menjelaskan, Wakil Presiden menerima berbagai masukan komprehensif dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan pariwisata. Sejumlah isu strategis yang mengemuka antara lain kemacetan, sistem tiket dan tata kelola destinasi, ketersediaan air bersih, kesiapan infrastruktur, hingga persoalan persampahan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan sektor pariwisata.
“Pada prinsipnya, terdapat harapan agar pemerintah pusat dapat menerbitkan kebijakan terkait penutupan TPS Suwung. Aspirasi tersebut kami dengarkan secara seksama. Namun, secara prinsip kami di pemerintah daerah akan terus mengambil langkah-langkah konkret, khususnya dalam penanganan sampah di Kabupaten Badung,” tegas Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan desa adat untuk mengoptimalkan operasional TPS di masing-masing wilayah. Upaya ini menekan residu sampah seminimal mungkin melalui pendekatan pengelolaan berbasis sumber (hulu), termasuk pembangunan Teba Modern.
Pada APBD Badung Tahun Anggaran 2026, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 miliar untuk pengelolaan sampah berbasis hulu. Selain itu, dengan dukungan APBD Provinsi Bali, total anggaran penanganan sampah yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 300 miliar.
Komitmen tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menjaga daya saing pariwisata Bali di tingkat nasional dan global. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat fondasi pariwisata Bali yang berkelanjutan.(NI 01)